SOLSEL,
(GemaMedianet.com) —
Bupati Solok Selatan, H.Muzni Zakaria mengingatkan pejabat di lingkungan pemerintah
kabupaten (pemkab) setempat menghindari segala bentuk perbuatan korupsi yang dapat
berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Jangan
bermain-main dengan anggaran, yang akan merugikan keuangan negara, karena semua
itu akan diawasi secara ketat melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang
ada," tegas Bupati Muzni Zakaria dalam arahannya di depan Pejabat Eselon
II dan III di Aula Tansi Ampek, Kamis (26/10/2017).
Termasuk
gratifikasi yang akan membuat kita terjerat dalam perbuatan korupsi, ujar bupati menambahkan.
Bupati
juga menegaskan kepada OPD-OPD yang ikut dalam rencana aksi pencegahan korupsi,
agar segera menyiapkan segala sesuatu terkait monitoring dan evaluasi (monev) yang
akan diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) November mendatang
"E-Government
sebagai bagian dari program aksi pencegahan korupsi KPP, harus sudah dilaporkan
progresnya bulan besok (November) ketika rapat dengan KPK, baik e-Budgeting,
e-planning, serta perizinan online," ujar Bupati mewanti-wanti
Bupati
juga memberikan perhatian khusus terkait OPD yang membidangi perizinan, yakni Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP), agar serius
mempersiapkan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat
"Saudara
Kadis DPM&PTSP, agar melaporkan kepada saya, apa saja yang dibutuhkan dalam
pengembangan dinas perizinan ini ke depan," ujar Bupati kepada Amril
Bakri, Kadis DPM&PTSP
Menyambut
itu, Amril Bakri menjelaskan, untuk terus meningkatkan pelayanan perizinan,
tahun ini sedang dibangun kantor sendiri di depan Kantor Bupati Solsel serta
persiapan perizinan online melalui aplikasi si-CANTIK.
"Bangunan
kantor kita sedang dalam tahap pembangunan. Saat ini kita masih sewa/kontrak.
Mudah-mudahan tahun depan sudah siap pakai. Termasuk kita juga sedang dalam
proses penyiapan perizinan online si-CANTIK," jelas Amril Bakri
Sementara
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Irwanesa melaporkan, terkait
e-budgeting (penganggaran online) sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu oleh
Pemkab Solok Selatan. "Untuk e-budgeting, Alhamdulillah sudah kita
laksanakan melalui aplikasi SIMDA semenjak 4 (empat) tahun lalu," tukasnya
Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat dan
dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi.
Disamping
memberikan pengarahan terkait pencegahan korupsi, bupati juga menyampaikan
beberapa poin-poin penting terkait rapat kerja dengan Presiden Joko Widodo
beberapa waktu lalu, terutama berkaitan dengan mekanisme pengalokasian anggaran
pada APBD, fokus pembangunan daerah, perizinan usaha, dan poin poin penting
lainnya. (fys/rel)
0 comments:
Posting Komentar