Ranperda APBD-P Sumbar Tahun 2017 Masuki Tahap Pandangan Umum Fraksi

PADANG, (GemaMedianet.com) – Pandangan umum fraksi tidak hanya untuk memenuhi tahapan dan mekanisme pembahasan APBD, akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana fraksi–fraksi dapat merumuskan kebijakan politiknya dalam APBD dengan mengakomodir semua aspirasi masyarakat dan semua kepentingan politik masyarakat di daerah.

“Tentunya fraksi-fraksi telah menyiapkan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2017,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Darmawi dalam antarannya pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD tahun 2017, Jum’at (8/9/2017).

Ia juga menyampaikan, dalam rangka perubahan APBD Sumbar tahun 2017, pada rapat paripurna tanggal 6 September 2017 lalu, gubernur telah menyampaikan nota pengantar terhadap perubahan APBD tahun 2017 beserta lampirannya untuk dapat dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan daerah (perda).

Secara umum, sebutnya, nota pengantar ranperda perubahan APBD 2017 telah sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) Perubahan APBD 2017, yang telah disepakati DPRD bersama pemerintah daerah, baik aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.6.005.253.835.250,- atau berkurang sebesar Rp.105 miliar lebih dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD awal.

“Fraksi-fraksi tentu telah mendalami secara menyeluruh muatan ranperda APBD-P 2017. Fraksi juga telah dapat mengetahui apa yang menyebabkan berkurangnya proyeksi pendapatan, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proyeksi pendapatan,” katanya

Sedangkan belanja daerah disediakan sebesar Rp.6.229. 388.113.250,- atau meningkat sebesar Rp.3.499 Miliar lebih dari alokasi yang disediakan pada APBD awal.

“Fraksi-fraksi tentu telah dapat melihat, apakah alokasi belanja daerah telah sejalan dengan target RPJMD, dan apakah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD,” tukasnya yang didmpingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkdius Dt Intan Bano. (uki)

....share