Menlu RI Temui State Counsellor Myanmar, Serahkan Usulan Formula 4+1 Untuk Rakhine State

NAY PYI TAW, MYANMAR, (GemaMedianet.com) — Dengan membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, Senin (4/9/2017).

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," kata Menlu RI Retno Marsudi.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.  Empat elemen ini terdiri dari (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama  merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI seperti dilansir www.kemlu.go.id. http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx

Baca Juga : Pemprov dan Masyarakat Sumbar Berduka dan Prihatin Derita Muslim Rohingya

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis. Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Menlu RI dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan  Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.

Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) livelihood (ekonomi); dan (iv) relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar USD 2 juta.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM, karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Menlu RI.

Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan  3 Menteri, yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State, dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," tutupnya. (*/em/li)

....share