PADANG, (GemaMedianet.com) – Komisi VII DPR RI ingin memastikan bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke tengah masyarakat. Jika hal itu sempat terganggu, tentu akan berdampak pada keamanan nasional.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi dalam Rapat Evaluasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg di Sumatera Barat yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Padang, Kamis (7/9/2017).
Hadir dikesempatan itu Direktur Pertamina, BPH Migas, Hiswanamigas, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Mulyadi menyampaikan, BBM dan LPG sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, oleh karena itu ketersediaannya tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apalagi dari fakta di lapangan seperti di Sumatera Barat, BBM dan LPG di sejumlah daerah terkadang sulit didapatkan.
“Bahkan meski harga mahal, masyarakat tetapi saja membelinya. Namun yang susahnya, justeru yang akan dibeli itu tidak ada. Artinya hal itu berkaitan dengan persoalan ketersediaan BBM dan LPG,” ungkap Mulyadi setelah mendengar penuturan peserta dari berbagai utusan daerah di Sumbar dalam sesi tanya jawab.
Selain itu ia juga meminta kepada Pertamina untuk menyelesaikan persoalan harga BBM yang tidak merata di Kepulauan Mentawai. “Baik antar Kecamatan di daerah Mentawai, maupun harga antar Kepulauan Mentawai dengan Kota Padang,” tegasnya.
Komisi VII menurutnya, juga ingin memastikan bahwa pelayanan semakin meningkat dan harga stabil, serta mendorong pemerintah untuk kepastian ketersediaan cadangan nasional BBM dan LPG ketika krisis berlangsung misalnya,” ujar Mulyadi.
Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi menyerahkan Converter Kit bagi 525 nelayan secara simbolis di kawasan Pasir Jambak Kecamatan Pasie Nan Tiga Kota Tangah Kota Padang. Menyusul nantinya pendistribusian di Pasaman sebanyak 884 unit, Pariaman dan daerah lainnya. Total Converter Kit yang didistribusikan untuk Sumbar sebanyak 1500 unit dari 17 ribu unit yang didistribusikan se Indonesia.
Sementara Ketua
Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M.Fanshurullah Asa di kesempatan yang sama, meminta ada perubahan harga BBM setiap 3 bulan, sehingga ketika harga BBM internasional turun Indonesia juga turut melakukan penyesuaian.
Selain itu BPH Migas juga meminta Pertamina untuk mensosialisasikan keuntungan menggunakan Pertalite dibanding premium. Masyarakat perlu lebih banyak tahu keuntungan menggunakan BBM Pertalite, diantaranya mesin lebih terjaga.
“Kemudian perbanyak Pangkalan guna terciptanya pemerataan, serta pembangunan Depo di Kepulauan Mentawai,” kata M.Fanshurullah. (uki)
0 comments:
Posting Komentar