PADANG, (GemaMedianet.com)
— Sorotan
terhadap Bank Nagari mendominasi pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar) dengan penyampaian
pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2017,
Jumat (8/9/2017).
Fraksi
Gerindra melalui juru bicaranya, Supardi, meminta Bank Nagari dievaluasi.
Pemberian tambahan modal yang telah disetujui oleh pemerintah harus diikuti
dengan peningkatan kinerja. “Tambahan modal sudah disetujui, harus diikuti
dengan peningkatan kinerja. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi," tegas
Supardi.
Ia
menilai, dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum lama ini
dilakukan, perbaikan kinerja belum terlihat signifikan. Hal ke depan yang harus
dilakukan adalah pembenahan manajemen dan pembenahan pengelolaan secara
menyeluruh.
Senada,
Fraksi Partai Nasdem Juru bicaranya, Apris juga meminta untuk dilakukan
evaluasi terhadap Bank Nagari. Evaluasi tersebut harus dilakukan untuk memacu
peningkatan kinerja sehingga Bank Nagari dapat dikelola secara profesional.
Menanggapi
sorotan terhadap Bank Nagari yang mendominasi pandangan umum fraksi-fraksi, Wakil
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Darmawi meminta apa yang disampaikan
fraksi-fraksi tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk
melakukan evaluasi.
"Sebagian
besar fraksi telah menyoroti kinerja Bank Nagari, dan hal ini harus menjadi
catatan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi," katanya usai
memimpin rapat paripurna tersebut. Dari penyampaian tadi dapat disimpulkan
bahwa DPRD pada prinsipnya sangat mendorong perbaikan kinerja dari BUMD agar
pengelolaannya semakin profesional," katanya.
Untuk
itu, sebaiknya pemerintah provinsi memperhatikan saran dari DPRD demi
peningkatan kinerja BUMD ke depan. Meningkatnya kinerja akan berdampak positif
terhadap pendapatan daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan program
pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
“Kritikan
terhadap kinerja BUMD itu adalah dalam rangka perbaikan. Termasuk juga BUMD
lainnya milik pemerintah provinsi, seperti PT Jamkrida,” tukasnya. (em)
0 comments:
Post a Comment