“Dampak dari banjir bandang akibat luapan Sungai Batang Paraman Dareh yang terjadi di tahun 2015 lalu, hingga kini masih dikhawatirkan masyarakat setempat,” ujar Anggota DPRD Pasaman, M. Mardinal yang juga Ketua Komisi A DPRD Pasaman.
Ia menyebutkan, pasca banjir bandang melanda, pada Desember 2015 pemerintah pusat melalui BNPB membantu biaya penanggulangan bencana sebesar Rp.2 miliar. Namun biaya tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak dari bencana alam yang terjadi. “Secara umum kurang lebih kerugian masyarakat, khususnya petani mencapai ratusan ton padi dimana kurang lebih 50 Kepala Keluarga menggantungkan hidup di jorong tersebut, sehingga efek ekonomi cukup dirasakan akibat bencana alam,” terangnya.
Untuk itu saat Anggota DPR-RI, Jon Kennedy Azis berkunjung ke Pasaman beberapa waktu yang lalu, M. Mardinal mengajak wakil rakyat tersebut untuk melihat secara langsung lokasi bekas banjir bandang tersebut.
Dikesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman segera mengajukan proposal penanggulangan dampak bencana alam yang terjadi di Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping.
"Rombongan sudah melakukan kunjungan ke lokasi bekas bencana banjir akibat luapan Sungai Batang Paraman Dareh yang terjadi pada 2015, namun dampaknya hingga saat ini cukup mengkhawatirkan," ujar Jhon.
Ia mengatakan akibat bencana banjir tersebut kurang lebih 35 rumah warga di Jorong Paraman Dareh mengalami rusak cukup parah. Selain merusak puluhan rumah warga, puluhan Hektare (Ha) lahan persawahan masyarakat juga terimbas luapan sungai itu.
"Kami prihatin melihat kondisi ini, oleh karena itu pemerintah daerah harus secepatnya mengusulkan proposal bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Jhon Kennedy Azis.
Setelah diusulkan katanya, DPR akan membantu mengupayakan permohonan tersebut. Apalagi, pihaknya saat ini berada di Komisi VIII yang bermitra langsung dengan BNPB.
Sementara itu Wali Nagari Air Manggis, Yoharman mengatakan, akibat bencana alam pada 2015 tersebut hingga saat ini kurang lebih 20 Ha sawah masyarakat tidak bisa teraliri air sungai. "Ada empat titik irigasi rusak parah, namun satu diantaranya sudah diperbaiki pemerintah daerah," kata Yoharman.
Pihaknya mengaku pasca kejadian tersebut, pada Desember 2015 pemerintah pusat melalui BNPB membantu biaya penanggulangan bencana sebesar Rp.2 miliar. Namun, biaya tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak dari bencana alam yang terjadi.
Secara umum, sebutnya, kurang lebih kerugian masyarakat khususnya petani mencapai 150 ton gabah selama satu tahun atau dua kali panen."Sementara kurang lebih 50 Kepala Keluarga menggantungkan hidup di jorong tersebut, sehingga efek ekonomi cukup dirasakan akibat bencana alam," pungkasnya.
Terkait pengajuan proposal bantuan tersebut, Yoharman mengaku telah mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD setempat untuk membahas pengajuan proposal ke pemerintah pusat. (Noel)
K
0 comments:
Posting Komentar