SOLSEL, (GemaMedianet.com) – Sebanyak 2.806
Guru Garis Depan (GGD) menerima Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai
Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penetapan
itu terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017.
Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I
dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP
CPNS akan diproses pada tahap II.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
(Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, Pemerintah menyiapkan
program dengan menempatkan guru yang bertugas di daerah terpencil, terluar dan
terdepan (3T) melalui Program Guru Garis Depan (GGD).
Program GGD adalah untuk pemenuhan kebutuhan
guru di daerah terpencil, terluar dan terdepan yang mengalami kekurangan guru.
Simbolisasi peresmian, tujuh gubernur, dan 44 bupati menandatangani SK CPNS
GGD, selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian masing-masing daerah.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Bupati
Solok Selatan (Solsel), H.Muzni Zakaria untuk menandatangani SK CPNS GGD tersebut secara
simbolis di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin (17/7/2017) dimana Solsel
mendapatkan 24 orang GGD yang siap bertugas di tempat yang telah ditentukan
nanti.
"Kita berharap dengan lulusnya GGD dapat
membantu proses pendidikan di Solsel terutama untuk daerah-daerah sulit dan
terpencil dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan," katanya.
Solsel dalam program Kemedikbud RI ini
mendapatkan 24 orang GGD yang lulus seleksi. Pemrosesan penetapan NIP dan SK
CPNS GGD tahap I ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Negara (BKN), tujuh
kantor Regional BKN, tujuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, dan 44 BKD
Kabupaten.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengutarakan,
Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki
sertifikat pendidik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang serta
telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada
saat mengajar di daerah 3T.
Kepala BKN juga berharap, agar GGD harus professional.
Jangan minta pindah ke kota, karena
penempatan GGD memang untuk daerah pelosok yang sangat membutuhkan pendidikan,”
tegasnya. (Okt)
0 comments:
Post a Comment