60 Irigasi Rusak, Komisi IV DPRD Sumbar Sorot Rendahnya Realisasi Anggaran dan Silpa

PADANG, (GemaMedianet.com) – Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemanfaatan anggaran menjadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat kerja (Raker) dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Energi dan Sumber Daya  Mineral (Dinas ESDM), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bappeda, Jumat (2/6/2017).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas menyebutkan, tahun 2016 lalu APBD Sumbar untuk Dinas PSDA Sumbar sebesar Rp.232 Miliar dan pada APBD Perubahan hanya Rp.207 Miliar. Kondisi ini memperlihatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)-nya banyak tetapi tidak pernah dipergunakan, sementara pekerjaan cukup banyak yang akan dilaksanakan.

“Dinas PSDA dalam sistem penggarannya dalam APBD pada umumnya dalam APBD perubahan selalu berkurang. Kecendrungan Dinas PSDA silpa-nya tidak pernah dipergunakan, ada apa? Sementara 60 irigasi di Sumatera Barat dalam kondisi rusak,” ujar HM Nurnas.

Dalam kesempatan ini HM Nurnas juga mempertanyakan Daerah Irigisasi (DI) Ampiang Parak Pessel, kapan selesainya. Termasuk rehab Irigasi Bandar Bangko Solok Selatan.

Ia juga menilai, gubernur berkeinginan untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, dan itu salah satunya  ada di Dinas PSDA, seperti pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.

“Meski penyerapan anggaran bagus, tetapi uang diberikan banyak silpa-nya diberikan kepada  dinas lain,”   beber HM Nurnas.

Pada kesempatan yang sama, Armiati anggota Komisi IV mempertanyakan kepada BPBD Sumbar, realisasi anggaran tahun 2016 sangat sedikit dari sebesar Rp.5 Miliar terealisasi hanya sebanyak Rp.1,9 Miliar.

Ia mencontohkan, pada akhir 2016 itu Kabupaten Agam sangat membutuhkan  bantuan dari provinsi, tetapi tidak satu pun yang ditanggapi oleh provinsi. Bahkan sampai hari di Pelambayan, jembatan masih dalam keadaan darurat. “Padahal jembatan  itu adalah sarana penghubung oleh masyarakat Palambayan untuk ke Kota Bukittinggi dan daerah sekitarnya,” ungkap Armiati.

Begitu juga anggaran yang ada tersedia, namun kenapa dibiarkan menjadi Saldo, apakah tidak ada kebijakan. “Termasuk jalan yang longsor di Palupuah belum ditanggapi sama sekali, sementara dananya ada,” sebutnya.

Pemeliharaan Jalan dan Shelter 

Sementara kepada Dinas PUPR terkait masalah pemeliharaan jalan di Kabupaten Agam, Armiati mengatakan, kondisi jalan umum di Kabupaten Agam sepertinya tidak pernah dirawat. Ia menyebutkan, pada kunjungan kerja Komisi  IV ke Kelok 44 Kabupaten Agam belum lama ini, menemukan jalan di daerah tersebut sepertinya tidak ada pemeliharaan, termasuk pemeliharaan jalan di daerah Palambayan yang kondisinya sangat buruk.

Di sisi lain, anggota komisi IV lainnya, Yulfitni Djasiran menyampaikan, sejak tahun 2009  bahwa daerah Sumatera Barat sangat  rawan gempa dan tsunami. Untuk itu kepada BPBD  Yulfitni Djasiran meminta penjelasan BPBD  terkait berapa kebutuhan shelter. “Berapa yang shelter yang sudah ada, dan berapa yang akan diperlukan lagi,” pungkasnya. (em)

....share