PADANG, (GemaMedianet.com) – Sebanyak 30 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengikuti Workshop Tunas, Sistem dan Komite
Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Grand Inna Muara
Padang dari Kamis-Sabtu (4-6/5). Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pencegahan
KPK, Ryan H. Utama bersama Asep Chaerullah selaku
narasumber.
Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah Dt
Marajo mengatakan, sangat menyambut kegiatan tersebut selaku bahagian dari
program KPK. Sehingga diharapkan, akan semakin meningkatkan integritas di
kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang ke depan.
“Kita tentu berterima terima kasih kepada
KPK yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Sebagaimana sesuai dari harapan dari
KPK dan kita semua, demi terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang semakin baik
dan bebas dari korupsi tentunya,” imbuh walikota sewaktu menghadiri kegiatan
tersebut, Sabtu (6/5/2017).
Mahyeldi berharap, nantinya semua ASN
terutama para pejabat eselon II, III dan IV juga dapat mengikuti kegiatan
tersebut. "Semoga upaya ini akan memacu semangat para ASN untuk lebih
meningkatkan integritas dalam pengelolaan pemerintah daerah di masa-masa yang
akan datang,” tukasnya didampingi Kepala Inspektorat Kota Padang, Andri Yulika.
Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan
KPK, Ryan H.Utama menerangkan, workshop tersebut merupakan program atau upaya
lain dari KPK yang saat ini lebih memfokuskan aspek pencegahan di samping
penindakan terhdap kasus korupsi.
Ryan menilai, cukup tingginya kemauan
Pemko Padang menjadikan budaya integritas sebagai sebuah budaya baru di Pemko
Padang. “Jadi, salah satu bentuk pencegahan yang kita lakukan, yaitu dengan
memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang rentan tersandung
dalam kasus korupsi, seperti halnya para pejabat, pegawai negeri dan
sebagainya. Korupsi itu juga belum tentu dikarenakan niat dari keserakahan
seseorang, namun bisa juga dikarenakan ketidakpahaman,” ujar Ryan.
Ia juga menyebutkan, budaya integritas
merupakan salah satu upaya memastikan dan membuktikan terkait program kegiatan
serta visi dan misi yang dilakukan setiap pemerintah daerah, khususnya terbebas
dari praktek korupsi.
Menurutnya, ada tiga hal besar yang
diberikan dalam workshop.“Pertama melakukan internalisasi nilai-nilai
integritas. Kedua, memberikan pemahaman konsep sistem integritas. Ketiga,
tentang pengendalian strategis KKN, yaitu dengan menjaga orang-orang strategis
supaya terhindar atau tidak tersandung kasus korupsi,” ulasnya. (David)
0 comments:
Posting Komentar