Ketua Komisi II DPRD Sumbar Bantah Batasi Wartawan Media Online

PADANG, (GemaMedianet.com) – Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat membantah telah melakukan pembatasan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yuliarman ketika menjawab konfirmasi beberapa awak mediaonline terkait kesan ”menghalangi” peliputan kegiatan komisi II, Kamis (13/4/2017).

Ketua Komisi II, Yuliarman juga menyebutkan, dalam peliputan pihaknya tidak ada menentukan berapa jumlah awak media yang akan melakukan tugas peliputan. Terpenting bagi DPRD berjalannya publikasi dan informasinya diterima oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, kata Yuliarman lagi, sekaitan kegiatan Komisi II yang menerima aspirasi masyarakat Singkarak pagi tadi perlu mengikutsertakan media-media tertentu, tetapi bukan berarti justeru tidak melibatkan atau membatasi media lainnya. Bagaimana pun masing-masing media itu memiliki kekhasan dan pasar tersendiri.

”Terpenting lagi, jangan nantinya berita yang ingin kita ekspos, justeru tidak sampai ke tengah masyarakat,” aku Yuliarman dalam menyampaikan pesannya kepada pihak humas yang juga bertugas memfasilitasi kegiatan DPRD dengan awak media.

Ia juga menilai, membatasi-batasi wartawan itu justeru akan menimbulkan masalah. Apalagi terkait penganggarannya bukan pula berasal dari komisi II, karena memang sumber pendanaannya terletak di bagian humas sekretariat DPRD.

Ia justeru mengapresiasi kecepatan mediaonline dalam menyampaikan informasi ke tengah masyarakat, baik berita nasional maupun daerah. ”Peristiwa yang terjadi hari ini langsung cepat kita terima, dan diketahui hari itu juga,” ucap Yuliarman yang akrab disapa Mak Itam ini sembari meminta men-share berita-berita umum dan DPRD terkini baik melalui facebook, whatsapp atau pun pesan singkat SMS.

Oleh karena itu ia juga mengaku cukup heran, jika sampai media seperti media online sampai dibatasi dalam melakukan tugas peliputan di DPRD. Apalagi kondisi kekinian beberapa media konvensional terlihat sudah mengarah ke  media online, hal itu justeru perlu menjadi perhatian humas.

”Nanti akan saya coba pertanyakan hal itu kepada bagian humas,” tegasnya.

Seperti diketahui pada Kamis pagi salah seorang staf humas mendatangi ruang press room dan menanyakan keberadaan ketua forum wartawan parlemen. Karena dijawab lagi keluar, staf humas tersebut menyebutkan kepada tiga wartawan yang berada di ruangan tersebut, bahwa komisi II membutuhkan 3 wartawan harian dan 1 wartawan mingguan untuk melakukan peliputan kegiatan mereka. 

Berhubung dari ketiganya hanya satu orang berasal dari wartawan mingguan, maka yang bersangkutan langsung menuju ruang komisi II. Sementara dua wartawan lainnya karena tidak merasa bagian dari permintaan dari staf humas itu, menyela apakah mereka yang berasal dari medionline tidak diikutkan ? Staf humas tersebut menjawab, ”Indak ado permintaan itu dari komisi II da  (uda, kakak, abang, red).” Secara refleks, wartawan yang menerima jawaban seperti itu menyindir, ”Ooo begitu ya da.”

Jengah dengan kondisi tanpa kegiatan, kedua wartawan tersebut sepakat untuk mempertanyakan hal itu kepada ketua komisi II. Keluar dari press room, kedua wartawan itu kemudian bertemu dengan salah seorang wartawan medionline lainnya. Ia juga menerima informasi serupa, dan mengungkapkan kekecewaannya terkait pembatasan tersebut.

Ketiganya kemudian menuju ruang komisi II, namun alangkah kagetnya mereka. Di dalam ruangan itu ternyata ada puluhan awak dari berbagai media, tidak seperti permintaan awal dari staf humas sebelumnya. Mendapati hal itu, ketiganya semakin kecewa. ”Lhoo, katanya cukup 4 media saja,” ketus ketiganya. Mendengar hal itu, beberapa rekan wartawan di ruangan itu terlihat hanya saling pandang dan selanjutnya seperti sibuk dengan aktifitasnya sendiri. (mr/ym/sr)

....share