DPRD Padang Sesalkan Data Nota LKPj Wako dan OPD Tak Sinkron

PADANG, (GemaMedianet.com) – Sajian persentase beberapa data yang dilaporkan Walikota Padang Mahyeldi dalam nota Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Walikota Padang Tahun 2016 pada Senin 3 April 2017, dinilai tidak sinkron dengan data yang disajikan oleh OPD terkait.

"Hal itu terungkap setelah beberapa hari dalam pembahasan Pansus II DPRD Padang bersama OPD terkait biaya tidak langsung," kata  Ketua Pansus II DPRD Padang, Gustin Pramona, Selasa (11/4/2017).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan bagi Pansus II, dan Pansus II akan minta untuk dibahas kembali. Meski tidak semua OPD, sebutnya, yang menyajikan laporan tidak sama dengan laporan Walikota. "Namun hal ini penting untuk jadi perhatian. Seharusnya, angka-angka dalam laporan itu tidak berbeda sama sekali,” ulasnya,

Gustin Pramona menilai, nota resmi LKPj Walikota merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Oleh karena itu siapapun boleh melihat. ”Jika penyampaian antara Walikota dengan OPD beda, ini kan aneh sekali, ada apa sebenarnya,” tukasnya.

Dijelaskan, pembahasan mengenai Biaya Tidak Langsung mencakup biaya seluruh Aparatur Sipil Negara efektif di Kota Padang. Pembahasan menyangkut gaji pegawai dan tidak ada masalah karena aturannya sudah jelas. "Yang menjadi sorotan hanyalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP),” tegasnya. (em/mul).

....share