PADANG,
(GemaMedianet.com)
– Merespon aspirasi masyarakat
yang berkembang Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan inspeksi
mendadak (sidak) di dua unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/3/2017). Dua unit pelaksana teknis dinas
tersebut, yakni UPTD Museum Adityawarman dan UPTD Taman Budaya.
Dalam sidak di UPTD Museum Aditiawarman, Ketua
Komisi V, Hidayat bersama anggota Komisi V, Syaiful Ardi mempertanyakan sejumlah
sorotan masyarakat terhadap kinerja UPTD selama ini.
Diantara sorotan itu terkait sewa gedung yang
tidak sesuai dengan retribusi yang diatur dalam perda, termasuk karcis masuk pengunjung
ke museum yang rawan disalahgunakan, baik jumlah dan nominalnya. Begitu juga keberadaan
discount karcis bagi pengunjung.
“Sewa gedung untuk satu hari acara disebut-sebut
dua kali lipat dari sewa yang sebenarnya. Seharusnya sewa gedung untuk satu
hari Rp700 ribu, namun dalam prakteknya para penyewa dipungut biaya sewa 1,5
juta per hari,” ungkap Hidayat di hadapan staf UPTD Museum Adityawarman,
Vandrowis dan staf lainnya.
Terkait tidak berada di tempatnya Kepala
UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra, Komisi V meminta apa yang dipertanyakan penjelasannya
disampaikan secara resmi besok (29/3) ke Komisi V.
Sementara saat sidak di UPTD Taman Budaya, Komisi V menyatakan keprihatinannya terkait kondisi lingkungan taman budaya yang semakin kotor dan tak terawat, ditambah lagi dengan banyaknya rumput liar di pintu masuk UPTD.
Kedatangan rombongan Komisi V di lokasi disambut Kepala UPTD Taman Budaya, Muasri dan Kepala UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra yang datang menyusul.
Ketua
Komisi V, Hidayat menyebutkan, taman budaya merupakan tempat berkreatifitas dan
kepekaan sosial, namun sangat disesalkan kondisinya sekarang tenggelam dan
memiriskan. Padahal, dahulunya banyak seniman-seniman berbakat lahir di taman
budaya tersebut. Bahkan seniman dan budayawan tidak akan puas, jika tidak
tampil di taman budaya tersebut.
Apa yang disampaikan Ketua Komisi V tersebut diamini oleh Kepala UPTD Taman Budaya, Muasri. Menurutnya, sejak dahulunya UPTD Taman Budaya memang selalu berdiri sendiri. Bahkan kehadiran Dinas Kebudayaan dalam menaungi UPTD Taman Budaya justeru tak bisa berbuat banyak, alias tak membawa perubahan yang berarti dalam pengelolaan UPTD secara lebih baik.
“Kendala anggaran dan biaya perawatan menjadikan kondisi UPTD Taman Budaya semakin tak sedap dipandang mata, dan berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas,” ujar Muasri kepada Hidayat saat meninjau bersama Bangunan Teater Terbuka dan Tertutup yang semakin tak terurus. Ia mencontohkan, AC yang dibeli cukup mahal pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula dengan sarana-sarana lainnya, semakin tak terurus.
Menanggapi kondisi dan asset Taman Budaya tersebut, Ketua Komisi V, Hidayat yang didampingi anggota Komisi V, Syaiful Ardi kembali menyatakan keprihatinannya. Padahal, menurut Hidayat yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, beberapa ruangan dapat dimanfaatkan masyarakat, seniman, budayawan, pelaku seni, namun kenyataannya karena tidak adanya alokasi anggaran khusus seperti biaya perawatan dan operasional. Hal yang sama juga terjadi di UPTD Museum Aditiyawarman.
“Saya berpikir begini, seakan-akan kepala dinas kebudayaan itu tidak paham manejerial,” tegas Hidayat.
Untuk itu ia meminta, kepala dinas kebudayaan melakukan konsolidasi kepada unit-unit teknis, terutama Kepala UPTD Museum Adityawarman dan Taman Budaya. Termasuk seluruh struktur eselon III dan IV, sebab ekspektasi masyarakat Sumatera Barat terhadap pembangunan kebudayaan cukup besar.
“Kalau seandainya tidak ditindaklanjuti dalam konteks manajemen organisasi yang baik, manajemen komunikasi yang baik, manajemen anggaran yang baik, harapan itu akan sirna. Komisi V akan tunggu hal itu,” ujar Hidayat.
Namun nantinya jika tidak ada perubahan yang signifikan, baik itu pola komunikasi, pola koordinasi ke bawah dan mana yang prioritas, maka secara pribadi ia akan merekomendasikan kepada gubernur untuk mengevaluasi kepala dinas kebudayaan.
“Kenapa demikian ? karena tidak ada lagi bicara bla-bla, apalagi sekarang ini sudah praktis dan jelas indikatornya, serta jelas program dan sasarannya. Seperti Taman Budaya ini pernah mengangkat nama baik Sumatera Barat di pentas nasional, regional dan internasional. Jadi jangan omong doang aja,” tukas Hidayat. (uki)
Sementara saat sidak di UPTD Taman Budaya, Komisi V menyatakan keprihatinannya terkait kondisi lingkungan taman budaya yang semakin kotor dan tak terawat, ditambah lagi dengan banyaknya rumput liar di pintu masuk UPTD.
Kedatangan rombongan Komisi V di lokasi disambut Kepala UPTD Taman Budaya, Muasri dan Kepala UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra yang datang menyusul.
Apa yang disampaikan Ketua Komisi V tersebut diamini oleh Kepala UPTD Taman Budaya, Muasri. Menurutnya, sejak dahulunya UPTD Taman Budaya memang selalu berdiri sendiri. Bahkan kehadiran Dinas Kebudayaan dalam menaungi UPTD Taman Budaya justeru tak bisa berbuat banyak, alias tak membawa perubahan yang berarti dalam pengelolaan UPTD secara lebih baik.
“Kendala anggaran dan biaya perawatan menjadikan kondisi UPTD Taman Budaya semakin tak sedap dipandang mata, dan berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas,” ujar Muasri kepada Hidayat saat meninjau bersama Bangunan Teater Terbuka dan Tertutup yang semakin tak terurus. Ia mencontohkan, AC yang dibeli cukup mahal pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula dengan sarana-sarana lainnya, semakin tak terurus.
Menanggapi kondisi dan asset Taman Budaya tersebut, Ketua Komisi V, Hidayat yang didampingi anggota Komisi V, Syaiful Ardi kembali menyatakan keprihatinannya. Padahal, menurut Hidayat yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, beberapa ruangan dapat dimanfaatkan masyarakat, seniman, budayawan, pelaku seni, namun kenyataannya karena tidak adanya alokasi anggaran khusus seperti biaya perawatan dan operasional. Hal yang sama juga terjadi di UPTD Museum Aditiyawarman.
“Saya berpikir begini, seakan-akan kepala dinas kebudayaan itu tidak paham manejerial,” tegas Hidayat.
Untuk itu ia meminta, kepala dinas kebudayaan melakukan konsolidasi kepada unit-unit teknis, terutama Kepala UPTD Museum Adityawarman dan Taman Budaya. Termasuk seluruh struktur eselon III dan IV, sebab ekspektasi masyarakat Sumatera Barat terhadap pembangunan kebudayaan cukup besar.
“Kalau seandainya tidak ditindaklanjuti dalam konteks manajemen organisasi yang baik, manajemen komunikasi yang baik, manajemen anggaran yang baik, harapan itu akan sirna. Komisi V akan tunggu hal itu,” ujar Hidayat.
Namun nantinya jika tidak ada perubahan yang signifikan, baik itu pola komunikasi, pola koordinasi ke bawah dan mana yang prioritas, maka secara pribadi ia akan merekomendasikan kepada gubernur untuk mengevaluasi kepala dinas kebudayaan.
“Kenapa demikian ? karena tidak ada lagi bicara bla-bla, apalagi sekarang ini sudah praktis dan jelas indikatornya, serta jelas program dan sasarannya. Seperti Taman Budaya ini pernah mengangkat nama baik Sumatera Barat di pentas nasional, regional dan internasional. Jadi jangan omong doang aja,” tukas Hidayat. (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar