Ubah Komposisi DAU, Pemprov Sumbar Harapkan Dukungan Komisi X DPR

PADANG, (GemaMedianet.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan Komisi X DPR guna meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), pasca penarikan kewenangan bidang pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Kita berharap dukungan Komisi X DPR terkait ini, karena ASN yang paling banyak pindah ke provinsi adalah bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat menyambut 28 anggota Komisi X DPR RI di Padang, Senin.

Menurutnya akibat penarikan ASN ke provinsi itu, DAU Sumbar yang sebelumnya berlebih Rp.300 miliar, sekarang berkurang Rp400 miliar. Artinya secara akumulasi kekurangan anggaran DAU mencapai Rp.700 miliar.

"Ini sangat mengganggu pembangunan di Sumbar, karena kelebihan DAU itu dulu digunakan untuk program pembangunan. Sekarang bukannya bisa menambah program pembangunan, malah mengurangi APBD Sumbar sebesar Rp400 miliar untuk menutupi kekurangan anggaran gaji dan tunjangan pegawai," ujar dia.

Ia mengatakan salah satu cara untuk menanggulangi hal itu adalah merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dari awalnya 10 persen dari total DAU untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota menjadi 12 persen berbanding 88 persen.

"Prosesnya tentu panjang, kami berharap Komisi X bisa mendukung ini," kata Irwan lagi.

Selain persoalan DAU, Irwan juga mengeluhkan tentang insentif bagi guru di daerah tertinggal yang belum memadai sehingga kesulitan menempatkan guru di daerah tersebut.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah yang juga menjadi ketua Tim Kunjungan Kerja mengatakan, pihaknya telah mencatatkan masukan dan keluhan Gubernur Sumbar untuk dibawa dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Kita coba koordinasikan dengan kementerian terkait untuk merubah komposisi DAU melalui perubahan PP ini," katanya. (*/dpkd)

....share