Rakor Pemprov, KPK Pertanyakan Lambannya Penetapan APBD Solsel

PADANG, (GemaMedianet.com)— Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Rakor tersebut menghadirkan langsung Kepala Satuan Petugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kasatgas Korsupgah KPK), Adlinsyah Nasution, Rabu (8/2/2017). 

Wakil Gubernur Nasrul Abit mengharapkan, bantuan dari KPK untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi APBD Sumatera Barat.

“Pada gilirannya tidak adalagi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar,” ujar wagub dalam sambutannya 

Turut hadir dikesempatan itu, Sekdaprov, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat.

Sementara Kasatgas Korsupgah KPK, Adlinsyah Nasution mempertanyakan masalah lambannya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan 2017 yang hingga hari ini urung ditetapkan. 

Ia juga menyampaikan, setelah koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Redonnyzar Moenek meminta KPK untuk memberikan pendampingan pada Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mengawal penetapan APBD.

Menurutnya, terkait pendampingan, KPK telah menyampaikan pada Pemerintah Solok Selatan untuk membuat surat permintaan pendampingan dan pengawasan dalam pembahasan APBD agar segera tuntas. 

"Bagaimana cara KPK memberikan bantuan pendampingan, akan dibicarakan sesuai fungsi koordinasi pusat ke daerah," pungkasnya. (mr)

....share