Perantau Solsel Harapkan RAPBD 2017 Segera Disahkan

Gemamedianet.com -- Masyarakat perantau Solok Selatan (Solsel) berharap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 segera dilaksanakan oleh pihak Legislatif dan Eksekutif.

“Jika tidak segera dituntaskan takutnya terjadi pemotongan dana dari pusat akibat sanksi sehingga yang dirugikan masyarakat di Solsel. Harusnyakan bisa dikompromikan. Sebenarnya komunikasi yang kurang, kesampingkan ego masing-masing demi kemajuan daerah kita,”kata Bidang Humas Ikatan Keluarga Masyarakat Solsel,Efriwan Yondri seperti dilansir harian Haluan, Senin (6/2).

Hal senada disampaikan, seorang perantau sekaligus praktisi hukum, Jon Mathias menyebutkan seharusnya pengesahan RAPBD 2017 Solsel menjadi prioritas untuk memperjuangkan masyarakat. “Menurut saya banyak benturan terkait dana aspirasi namun itukan kepentingan pribadi. Dan ini bisa diindikasikan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat,”jelasnya.

S

Sementara, Sekretaris Dewan DPRD Solsel, Mardiana mengatakan untuk agenda Bamus ulang RAPBD 2017 sesuai petunjuk pimpinan direncanakan pada Senin (13/2). “Sebab saat ini pihak legislatif tengah melakukan konsultasi terkait tata tertib mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk saat ini tupoksi masih berdasarkan OPD yang lama sehingga menumpuk pada Komisi II sehingga pimpinan mencari referensi ke kementerian dalam negeri,”ucapnya.

Bupati Solsel, Muzni Zakaria mengatakan legislatif akan meyurati pihak DPRD Solsel pada Senin (6/2) untuk percepatan persetujuan RAPBD 2017 demi kebaikan bersama.  “Tidak benar adanya isu ketimpangan/ketidakadilan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagaimana yang disampaikan segelintir orang. Bupati dan Wakil Bupati sudah berbagi peran dalam penyerapan aspirasi yang berkembang. Semua usulan sudah diakomodir melalui proses perencanaan yang dimulai dari bawah, dan sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui KUA-PPAS APBD 2017, sekaligus perwujudan visi misi kepala daerah,”ungkapnya.

Ia berharap penetapan RABPD 2017 dilaksanakan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah sehingga terciptanya kesepakatan dan keharmonisan antara kedua belah pihak. “Tapi, kita (Eksekutif)  juga tetap menyiapkan Peraturan Bupati sebagai langkah antisipasi jika pembahasan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karna Bupati juga harus mengambil sikap terkait penundaan pengesahan APBD 2017,”terangnya. (hln)

....share