✅Dilema Masyarakat Pesisir : Menghadapi Kelangkaan Bahan Bakar dan Pelanggaran Zona Tangkap Alat Jaring Milenium _
PDPARIAMAN, (GemaMedianet.com) | Kehidupan ekonomi ratusan nelayan tradisional di sepanjang garis pantai Kabupaten Padang Pariaman kian terjepit. Alih-alih meraup keuntungan melimpah di kaya komoditas maritim, masyarakat pesisir justru harus berhadapan dengan hantaman ganda: ketidakpastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem perairan lokal.
Kondisi pelik ini dibenarkan oleh Plt. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama. Menurutnya, interupsi pasokan Pertalite bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi momok utama yang melumpuhkan produktivitas nelayan dari hari ke hari.
Padahal, mayoritas nelayan lokal yang mengoperasikan kapal payang sangat bergantung pada mesin tempel berdaya tinggi yang mengonsumsi Pertalite sebagai bahan bakar utama tunggal untuk melaut.
"Secara birokrasi administratif, pihak SPBU sebenarnya tidak mempersulit penyaluran asalkan nelayan mengantongi surat rekomendasi resmi. Nelayan dari wilayah Ulakan dan Sunua biasanya mengambil pasokan di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, sedangkan kelompok nelayan Gasan memperolehnya di SPBU Tiku. Namun, persoalan mendasar adalah stok Pertalite di lapangan sering kali kosong atau telat didistribusikan, sehingga nelayan kehilangan momentum emas waktu tangkap," ungkap Dedi Tama.
Di tengah keterbatasan operasional tersebut, Dedi menyebut pemerintah daerah tengah mengupayakan intervensi jangka panjang melalui rencana pembangunan dua titik program Kampung Nelayan yang dipusatkan di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram, guna memperkuat ketahanan ekonomi pesisir.
Invasi Alat Tangkap Merusak di Zona Tradisional
Krisis nelayan Padang Pariaman kian diperparah oleh lemahnya pengawasan wilayah perairan. Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, membeberkan fakta lapangan mengenai masifnya armada penangkap ikan dari luar daerah yang diduga kuat menabrak regulasi zonasi secara terang-terangan.
Safaruddin mengungkapkan, perairan Ulakan saat ini kerap diinvasi oleh kapal-kapal dari Muara Anai yang disinyalir masih menggunakan alat tangkap terlarang sejenis pukat harimau (trawl). Aktivitas eksploitatif ini secara langsung menguras populasi ikan di dasar laut dan menghancurkan alat tangkap tradisional milik warga setempat.
Tidak berhenti di sana, wilayah tangkap Ulakan Tapakis juga dipusingkan oleh operasional jaring milenium milik nelayan asal Pasie Jambak, Kota Padang. Jaring berukuran raksasa tersebut sering kali hanyut terbawa arus hingga merusak wilayah perairan dangkal.
"Sesuai aturan baku hukum laut, jaring milenium seharusnya hanya boleh dipasang pada zona di atas dua mil laut dari bibir pantai. Namun realitasnya, mereka nekat membentang jaring hanya berjarak satu mil laut dari pantai, yang merupakan zona eksklusif nelayan tradisional. Akibatnya, wilayah tangkap kami menyusut tajam dan pendapatan harian anjlok drastis," keluh Safaruddin dengan nada getir.
Mewakili suara komunitas pesisir, Safaruddin mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Polairud, serta instansi pembina terkait untuk segera turun tangan melakukan patroli rutin. Nelayan menegaskan perlunya tindakan tegas berupa sanksi hukum bagi pengusaha kapal yang menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan demi menyelamatkan masa depan maritim Padang Pariaman. (rsk/gmn)
#Editor: Marzuki RH
